Samarinda, sapakaltim.com– Polemik mengenai rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar kembali mencuat ke publik. Isu ini semakin ramai setelah Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, menyinggung penggunaan kendaraan mewah oleh salah satu kepala daerah di Kalimantan Timur.

Pernyataan tersebut diduga mengarah kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang sebelumnya menjadi sorotan karena rencana penggunaan mobil dinas dengan nilai fantastis.

Sorotan publik kian menguat usai Prabowo membandingkan kendaraan dinas pejabat daerah dengan kendaraan operasional presiden. Ia mencontohkan penggunaan Maung, kendaraan taktis buatan dalam negeri, yang harganya jauh lebih terjangkau, yakni sekitar Rp1 miliar.

Pesan yang disampaikan dinilai tegas: penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien, termasuk dalam penyediaan fasilitas bagi pejabat negara.

Menanggapi hal tersebut, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pengembalian kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebenarnya telah dilakukan lebih dulu, sebelum isu ini kembali ramai diperbincangkan.

“Alhamdulillah, pada 2 Maret kami sudah mengembalikan mobil tersebut, dan administrasinya tuntas pada 11 Maret,” ujarnya, Sabtu (21/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukan semata karena tekanan publik nasional, melainkan hasil dari pertimbangan dan aspirasi masyarakat Kaltim.

“Kami mendengar berbagai masukan dari masyarakat, kemudian mempertimbangkan kondisi yang ada. Kendaraan Pemprov yang sebelumnya direncanakan untuk mendukung kegiatan pembangunan telah kami kembalikan,” jelasnya.

Rudy juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang aktif memberikan kritik dan saran terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Kami sangat menghargai semua masukan dari masyarakat Kaltim. Kritik dan saran tersebut menjadi bahan evaluasi bagi kami,” katanya.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa langkah pengembalian tersebut bukan sekadar simbolis. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pengadaan kendaraan akan dialihkan ke sektor yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

Fokus anggaran kini diarahkan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta kegiatan sosial lainnya.

“Harapannya, anggaran tersebut bisa lebih bermanfaat untuk memenuhi standar pelayanan minimum, baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun kegiatan sosial,” ujarnya.

Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Rudy mengaku memanfaatkan kendaraan yang tersedia, termasuk kendaraan pribadi. Ia juga kerap turun langsung ke lapangan dengan mengemudi sendiri untuk melihat kondisi riil masyarakat.

“Saya sering menggunakan kendaraan pribadi agar bisa langsung melihat apa saja yang perlu dibenahi di lapangan,” tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Rudy menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat jika terdapat kebijakan yang kurang berkenan, serta mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal pembangunan di Kalimantan Timur.

“Kami mohon maaf jika ada kebijakan yang belum sesuai harapan. Mari kita bersama-sama mengawal dan membangun Kaltim,” tutupnya.

(Tim Redaksi)