Samarinda, sapakaltim.com– Komisi II DPRD Kalimantan Timur menyoroti kondisi infrastruktur dan pemberdayaan tenaga kerja di PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), yang dinilai belum optimal mendukung perannya sebagai simpul logistik utama di tengah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Anggota Komisi II, Firnadi Ikhsan, menyampaikan bahwa meskipun pertumbuhan KKT cukup positif, hambatan seperti kerusakan jalan akses menuju terminal masih menjadi keluhan utama para pelaku usaha. Jalan nasional yang rusak parah disebut menghambat distribusi logistik dan meningkatkan biaya operasional.

“Kalau tidak dibenahi, potensi besar KKT akan terhambat. Komisi II siap memfasilitasi koordinasi dengan Balai Jalan Nasional,” ujar Firnadi, Jumat (20/6/2025).

Selain infrastruktur, Firnadi juga menyoroti minimnya pemberdayaan tenaga kerja lokal. Ia menegaskan bahwa operasional KKT harus memberi dampak sosial konkret, melalui pelatihan, transfer teknologi, dan rekrutmen yang adil dan terbuka.

“Jangan sampai masyarakat lokal hanya jadi penonton. Harus ada ruang bagi mereka untuk berkembang,” tambahnya.

Meski telah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema kerja sama dengan Perusda MBS dan Pelindo, DPRD mendesak pengelolaan KKT dilakukan lebih transparan, terutama terkait aset dan proyeksi jangka panjang.

Dengan sinergi multipihak, Firnadi yakin KKT bisa menjadi pelabuhan logistik masa depan yang inklusif, modern, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur secara berkelanjutan.

Tim Redaksi (Adv 194/Ris)