TENGGARONG – Persoalan mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi masyarakat nelayan di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Kondisi tersebut membuat biaya operasional melaut semakin tinggi dan berdampak terhadap pengeluaran para nelayan.

Untuk menjawab persoalan tersebut, pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang terintegrasi dengan Koperasi Nelayan Merah Putih di Desa Handil Terusan mulai berjalan. Kehadiran fasilitas ini diharapkan menjadi solusi dalam mempermudah nelayan memperoleh BBM dengan harga yang lebih terjangkau.

Camat Anggana, Rokip, mengatakan pembangunan fasilitas tersebut menjadi salah satu program yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pasalnya, selama ini persoalan tingginya harga BBM kerap disampaikan oleh kepala desa maupun kelompok nelayan kepada pihak kecamatan.

Menurutnya, harga BBM di wilayah tersebut bisa mencapai Rp600 ribu per galon. Jika dihitung berdasarkan volume yang dibeli, harganya diperkirakan mencapai Rp18 ribu per liter. Kondisi ini tentu menjadi beban tersendiri bagi nelayan yang setiap hari membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas melaut.

“Keluhan dari kepala desa maupun masyarakat nelayan selalu sama, mereka menyampaikan bahwa harga BBM sangat mahal. Bagaimana caranya agar persoalan ini bisa teratasi. Alhamdulillah, sekarang mulai terjawab dengan adanya pembangunan SPBN nelayan,” ungkap Rokip , Senin (2/11/2026).

Ia menilai keberadaan SPBN nantinya tidak hanya membantu menekan biaya operasional, tetapi juga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat nelayan dalam mendapatkan pasokan BBM. Dengan demikian, nelayan diharapkan tidak lagi terlalu bergantung pada sumber pembelian BBM dengan harga tinggi.

Meski demikian, Rokip mengakui masih terdapat pekerjaan lanjutan yang harus diselesaikan sebelum seluruh nelayan dapat menikmati fasilitas tersebut. Salah satunya berkaitan dengan pendataan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Kecamatan Anggana.

Saat ini, masih banyak nelayan yang belum masuk dalam pendataan. Padahal, data tersebut menjadi salah satu persyaratan penting untuk memastikan penyaluran BBM melalui SPBN tepat sasaran.

Ke depan, pemerintah kecamatan bersama pihak terkait akan mendorong pendataan secara menyeluruh terhadap masyarakat nelayan. Nelayan yang telah terdata nantinya akan mendapatkan kartu pas kecil sebagai identitas atau dokumen yang digunakan untuk mengakses fasilitas BBM bersubsidi melalui SPBN.

“Nanti menjadi tantangan kita ke depan, bagaimana melakukan pendataan kepada seluruh masyarakat, khususnya nelayan. Mereka akan dibuatkan kartu pas kecil, yang menjadi identitas ketika ingin mendapatkan fasilitas BBM dari SPBN nelayan tersebut,” jelasnya.

Menurut Rokip, proses pendataan ini tidak kalah penting dibandingkan pembangunan fasilitas fisik. Sebab, keberadaan SPBN harus diikuti dengan sistem administrasi yang jelas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh nelayan yang benar-benar memenuhi persyaratan.

Ia berharap pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih dan SPBN di Desa Handil Terusan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kecamatan Anggana.

Dengan tersedianya fasilitas tersebut, nelayan diharapkan memperoleh akses BBM yang lebih mudah dan terjangkau. Pemerintah kecamatan pun akan terus mendorong penyelesaian pendataan agar semakin banyak nelayan yang dapat terakomodasi dalam program tersebut.