TENGGARONG – Kehadiran bioskop di Tenggarong masih menjadi salah satu rencana yang diupayakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Namun, sebelum direalisasikan, pemerintah daerah terlebih dahulu mempertimbangkan model pengelolaan yang tepat agar fasilitas hiburan tersebut dapat beroperasi secara berkelanjutan.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengatakan pihaknya masih melakukan penjajakan terhadap sejumlah alternatif kerja sama, termasuk mencari calon pengelola yang memiliki kemampuan menjalankan bisnis bioskop secara profesional.

Menurutnya, keberadaan bioskop tidak boleh hanya sebatas memenuhi kebutuhan fasilitas hiburan masyarakat. Perhitungan bisnis, kualitas pelayanan, hingga potensi jumlah pengunjung perlu diperhatikan agar operasionalnya tidak justru menjadi beban bagi pemerintah daerah.

Rendi menegaskan, bioskop yang nantinya dibangun di Tenggarong harus memiliki standar kualitas dan daya tarik yang mampu bersaing dengan jaringan bioskop besar. Dengan demikian, masyarakat benar-benar mendapatkan pengalaman menonton yang nyaman dan berkualitas.

“Jangan sampai kita punya bioskop, tetapi justru menjadi kerugian karena pengelolaannya tidak berjalan. Kita ingin yang hadir nanti tetap ramai, punya daya tarik, dan kualitasnya bisa bersaing dengan brand-brand besar,” ujarnya.

Sebagai bahan pertimbangan, Pemkab Kukar juga mempelajari sejumlah daerah yang telah lebih dahulu mengembangkan bioskop secara mandiri tanpa bergantung pada jaringan besar seperti XXI.

Beberapa daerah yang menjadi referensi di antaranya Kabupaten Berau, Tabalong, dan Batulicin. Rendi menilai, pengalaman daerah tersebut dapat memberikan gambaran mengenai alternatif pengelolaan bioskop yang tetap mampu menghadirkan fasilitas modern.

Bahkan, dari sisi pelayanan, bioskop di daerah tersebut telah menerapkan sistem pemesanan tiket secara daring serta menyediakan ruang pemutaran dengan kualitas yang dinilai mampu bersaing.

“Di Berau, Tabalong, sampai Batulicin mereka punya bioskop sendiri, bukan XXI. Tetapi dari sisi pemesanan tiket secara online maupun kualitas ruangannya juga sudah setara. Ini bisa menjadi salah satu contoh untuk kita pelajari,” jelasnya.

Rencana menghadirkan bioskop di Tenggarong sendiri telah mulai dibahas sejak 2025. Inisiatif tersebut dilatarbelakangi kebutuhan masyarakat terhadap alternatif hiburan layar lebar, sehingga warga tidak perlu lagi bepergian ke luar daerah hanya untuk menonton film di bioskop.

Di sisi lain, keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan mampu memberikan efek berganda terhadap perekonomian lokal. Meningkatnya aktivitas pengunjung berpotensi membuka peluang usaha bagi pelaku kuliner, perdagangan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan sekitarnya.

Karena itu, Pemkab Kukar masih memprioritaskan pematangan konsep dan penjajakan kerja sama sebelum menentukan langkah realisasi. Pemerintah berharap skema yang dipilih nantinya tidak hanya layak secara bisnis, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Rendi berharap upaya tersebut dapat segera menemukan titik terang sehingga masyarakat Tenggarong memiliki pilihan hiburan yang lebih beragam dan tidak perlu keluar daerah untuk menikmati fasilitas bioskop.

“Harapan kita sederhana, yang penting Tenggarong bisa punya bioskop dan masyarakat bisa menikmati hiburan berkualitas di daerah sendiri,” pungkasnya.