Tenggarong, sapakaltim.com– Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggagas program beasiswa bagi perangkat desa untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat pemerintahan desa.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan rencana tersebut saat ini tengah dirumuskan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar. Program ini diharapkan membuka kesempatan bagi perangkat desa yang belum bergelar sarjana untuk melanjutkan pendidikan tanpa meninggalkan tugas pelayanan.

“Ke depan, saya punya rencana yang sekarang sedang dirumuskan oleh DPMD. Saya menginginkan seluruh perangkat desa juga mendapatkan beasiswa. Kami sudah bertemu dengan asosiasi perangkat desa di Kutai Kartanegara, dan mereka juga menginginkan adanya beasiswa agar teman-teman perangkat desa bisa menjadi sarjana,” ujarnya , Kamis (29/10/2026).

Aulia mengungkapkan, sebagian besar perangkat desa di Kukar belum menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana. Karena itu, pemerintah daerah tengah menjajaki skema perkuliahan yang memungkinkan perangkat desa tetap menjalankan tugasnya.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah perkuliahan daring melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Skema ini memungkinkan pengalaman kerja dan pembelajaran sebelumnya diakui sebagai bagian dari proses pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sebagian besar perangkat desa kita masih belum sarjana. Mereka menginginkan program tersebut, dan ini sedang kita jajaki. Mereka bisa kuliah secara daring, dengan skema RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau, sehingga waktunya tidak selama menempuh pendidikan seperti biasa,” jelasnya.

Menurut Aulia, peningkatan kualitas perangkat desa menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah desa dinilai memiliki peran mendasar karena menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik.

Ia menegaskan, penguatan pembangunan daerah perlu dimulai dari tingkat pemerintahan paling bawah, yakni desa dan kelurahan, sebelum diperluas ke kecamatan hingga kabupaten.

“Dengan begitu, kita juga bisa meningkatkan kualitas pelayanan di desa. Kami berpendapat, jangan berharap memiliki kabupaten yang kuat kalau kita tidak memiliki kecamatan yang kuat,” katanya.

“Jangan berharap memiliki kecamatan yang kuat kalau desa dan kelurahannya tidak kuat. Jadi, penguatannya harus dimulai dari bawah. Inilah yang sedang kita gagas dan garap untuk pengembangan program ASN Terbaik,” tutup Aulia.

Meski demikian, program beasiswa bagi perangkat desa tersebut masih dalam tahap perumusan. Rincian teknis, termasuk mekanisme pelaksanaan, persyaratan penerima, dan alokasi anggaran, belum disampaikan.

Tim Redaksi (Adv 101Hendrik)