TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berhasil menekan belanja operasional hingga sekitar Rp700 miliar sebagai bagian dari langkah efisiensi di tengah penurunan kemampuan keuangan daerah.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengungkapkan belanja operasional yang sebelumnya berada di kisaran Rp1,1 triliun pada 2023 hingga 2025, kini ditekan menjadi sekitar Rp400 miliar pada 2026.

Penghematan tersebut dilakukan melalui rasionalisasi berbagai kebutuhan operasional pemerintahan, seperti belanja listrik, air, perjalanan dinas, makan minum, serta kebutuhan penunjang aktivitas organisasi perangkat daerah.

Aulia mengapresiasi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, dalam mengendalikan belanja tanpa mengabaikan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, langkah efisiensi menjadi keharusan karena kemampuan APBD Kukar mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Ia menyebut APBD Kukar yang sebelumnya berada di kisaran Rp11 triliun pada 2023 dan Rp14 triliun pada 2024, kini berada di kisaran Rp7,9 triliun pada 2026. Sementara proyeksi 2027 diperkirakan hanya berkisar Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun.

Di sisi lain, pemerintah daerah tetap harus memenuhi kebutuhan belanja pegawai yang menjadi komponen pengeluaran tetap. Saat ini, Pemkab Kukar mengalokasikan sekitar Rp2,4 triliun untuk membiayai kurang lebih 18 ribu ASN, baik PNS maupun PPPK.

“Operasional cost dan belanja pegawai ini kita sebut kebutuhan minimum fiskal pemerintah daerah. Ini merupakan kebutuhan minimum yang harus dipenuhi agar organisasi pemerintahan bisa berjalan,” jelasnya , Sabtu (7/11/2026).

Aulia menegaskan, pemerintah kini menghadapi tantangan berbeda dibandingkan periode ketika kemampuan keuangan daerah masih besar. Jika sebelumnya persoalan lebih banyak berkaitan dengan optimalisasi penyerapan anggaran, saat ini pemerintah harus lebih cermat mencari sumber pendapatan sekaligus mengatur belanja.

Karena itu, efisiensi akan terus menjadi salah satu strategi Pemkab Kukar untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.