TENGGARONG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) memaksimalkan kolaborasi pendanaan pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat rehabilitasi sarana pendidikan. Langkah ini dilakukan menyusul keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai seluruh kebutuhan perbaikan sekolah.

Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, mengatakan pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi sejumlah sekolah. Namun, dengan banyaknya kebutuhan perbaikan di berbagai wilayah, dukungan pemerintah pusat melalui program revitalisasi nasional menjadi salah satu sumber pendanaan yang cukup diandalkan.

Menurutnya, program revitalisasi dari pemerintah pusat mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Kita memanfaatkan kolaborasi sumber pendanaan. Ada dari pusat dalam bentuk revitalisasi, kemudian ada dari APBD kita sendiri. Di APBD memang ada beberapa yang kita lakukan rehabilitasi, tetapi keterbatasannya ada pada anggaran,” ujar Heriansyah , Sabtu (7/11/2026).

Meski demikian, sekolah yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan revitalisasi nasional harus melewati proses seleksi cukup ketat. Pemerintah pusat terlebih dahulu menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi sekolah, termasuk mengecek kelengkapan administrasi dan legalitas lahan.

Salah satu persyaratan penting yang menjadi perhatian adalah kejelasan alas hak atau status kepemilikan tanah sekolah. Apabila dokumen kepemilikan lahan belum jelas, pemerintah pusat tidak dapat memberikan bantuan revitalisasi.

“Kalau kita mau mendapatkan revitalisasi, ada tim yang ditunjuk pemerintah pusat turun mengecek sekolah. Kemudian diperiksa juga kelengkapan administrasinya. Salah satunya sertifikat, bagaimana alas hak tanahnya harus jelas. Kalau tidak jelas, pemerintah pusat tidak mau memberikan revitalisasi,” jelasnya.

Persoalan administrasi tersebut kini menjadi salah satu pekerjaan rumah Disdikbud Kukar. Heriansyah menyebut pihaknya tengah menelusuri berbagai kendala yang menyebabkan sejumlah sekolah belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan.

Jika ditemukan sekolah yang belum memiliki sertifikat atau dokumen legalitas lahan yang lengkap, pemerintah daerah berupaya membantu menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak menghambat pengajuan bantuan pada tahap berikutnya.

Selain legalitas aset, validitas data pendidikan juga menjadi perhatian. Disdikbud Kukar saat ini melakukan pembenahan, sinkronisasi, hingga rekonsiliasi data agar informasi kondisi sekolah benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan.

“Ini yang kita urai satu per satu, benang merahnya, akar masalahnya apa. Kalau misalnya belum ada sertifikat, ini yang kita urus lagi sekarang. Terkait data juga sedang kita validasi dan sinkronisasikan supaya benar-benar valid,” ungkapnya.

Heriansyah menerangkan, pemerintah pusat tidak hanya melihat laporan administrasi dalam menentukan sekolah penerima bantuan. Kondisi fisik bangunan turut menjadi bagian dari penilaian, termasuk tingkat kerusakan ruang kelas, kebutuhan rehabilitasi, hingga kekurangan ruang kelas baru.

Seluruh informasi tersebut tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yang memuat tiga komponen utama, yakni data sarana dan prasarana, data pendidik, serta data peserta didik.

Melalui pembenahan Dapodik, Disdikbud ingin memastikan informasi mengenai kondisi bangunan sekolah tidak berbeda dengan fakta sebenarnya. Data tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi pemerintah pusat untuk menentukan kebutuhan penanganan setiap satuan pendidikan.

“Dapodik itu terdiri dari tiga komponen. Ada data sarana dan prasarana, data pendidik, serta data peserta didik. Ini yang kita clear-kan betul-betul, sehingga pemerintah pusat bisa melihat apakah benar kondisi sarana dan prasarananya seperti yang dilaporkan,” katanya.

Selain pemeriksaan data, proses penilaian juga dilakukan melalui verifikasi lapangan atau verifikasi faktual. Dalam tahapan tersebut, tim yang melibatkan akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul) turun langsung untuk melihat kondisi sekolah sekaligus melakukan penilaian terhadap kebutuhan rehabilitasi.

Heriansyah menyebut usulan rehabilitasi berasal dari berbagai wilayah di Kukar. Penanganannya tidak hanya terpusat pada kecamatan tertentu, melainkan mencakup kebutuhan sekolah di 20 kecamatan berdasarkan data dan hasil pemeriksaan.

“Rehabilitasi ini hampir semuanya. Di 20 kecamatan mereka turun kalau memang ada usulan yang belum terselesaikan. Jadi semuanya didasarkan pada data dan kondisi sekolah,” tuturnya.

Salah satu sekolah yang masuk dalam prioritas revitalisasi tahun ini adalah sekolah di kawasan Kartini yang sebelumnya mengalami kebakaran hingga menyebabkan tiga ruang kelas terdampak. Disdikbud Kukar telah melakukan koordinasi dengan perwakilan pemerintah pusat melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Timur agar sekolah tersebut dapat segera ditangani.

Upaya koordinasi dilakukan untuk mempercepat proses pengusulan sekaligus memastikan kebutuhan perbaikan sekolah yang terdampak kebakaran masuk dalam program revitalisasi.

“Iya, yang di Kartini itu sudah masuk revitalisasi tahun ini. Ada tiga lokal yang terbakar dan itu masuk prioritas,” tegas Heriansyah.

Ia menambahkan, pelaksanaan program revitalisasi nasional memiliki mekanisme berbeda dengan proyek rehabilitasi yang menggunakan pola pengerjaan melalui pihak ketiga. Dalam program tersebut, pengelolaan pekerjaan dilakukan langsung oleh kepala sekolah.

“Revitalisasi itu metodenya bukan melalui pihak ketiga, tetapi melalui kepala sekolah. Kepala sekolah yang mengerjakan dan mengelola semuanya,” pungkasnya.

Melalui kolaborasi pendanaan, pembenahan administrasi, serta validasi kondisi fisik sekolah, Disdikbud Kukar berharap semakin banyak satuan pendidikan yang dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan rehabilitasi. Dengan demikian, kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai kecamatan dapat ditangani secara bertahap.