Samarinda, Sapakaltim.com — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menilai masa kerja 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, masih berada dalam tahap konsolidasi dan sosialisasi kebijakan. Ia menyebut fase ini lebih banyak diisi penyusunan administrasi dan penyelarasan arah pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Setelah pelantikan, yang menjadi fokus tentu penyusunan RPJMD sebagai dasar implementasi visi-misi gubernur. Jadi memang belum banyak capaian konkret yang bisa dilihat,” kata Ananda kepada wartawan, Senin (26/5/2025) di Gedung E DPRD Kaltim.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, masyarakat tetap menaruh harapan besar terhadap duet Rudy–Seno, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Karena itu, ia mendorong agar tahapan administratif segera diikuti dengan realisasi kebijakan di lapangan.

“Publik tentu menantikan bukan hanya wacana atau perencanaan, tapi juga langkah konkret. Kita harap eksekusi program prioritas bisa segera dimulai,” ujarnya.

Ananda menyampaikan bahwa DPRD telah menerima draf RPJMD dari Pemprov Kaltim dan akan membahasnya secara resmi dalam waktu dekat. Rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi pun dijadwalkan segera digelar.

“Fraksi PDIP akan memberi pandangan secara obyektif dan konstruktif. Kita akan kawal agar program-program dalam RPJMD betul-betul berpihak pada masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa peran DPRD tidak hanya mengawasi, tetapi juga mendorong percepatan pembangunan agar manfaatnya cepat dirasakan oleh warga Kaltim. Menurutnya, pemerataan pembangunan harus menjadi fokus utama, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal.

“Dari sisi legislatif, kami akan pastikan bahwa RPJMD tidak hanya bagus di atas kertas, tapi benar-benar bisa diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik,” pungkasnya.

Tim Redaksi (Adv 60/Ris)