Tenggarong, sapakaltim— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kondisi ekonomi masyarakat di tengah kebijakan penyesuaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik oleh pemerintah pusat.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan kebijakan terkait subsidi BBM dan listrik merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah tetap memiliki peran dalam mengantisipasi dampak kebijakan tersebut terhadap kondisi ekonomi masyarakat di daerah.

Menurut Aulia, salah satu fokus Pemkab Kukar adalah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Pengendalian inflasi diperlukan agar perubahan kebijakan di tingkat pusat tidak memicu kenaikan harga yang berlebihan di masyarakat.

“Kami berupaya menjaga agar tidak terjadi inflasi yang berlebihan sehingga tidak menimbulkan lonjakan harga di tengah masyarakat,” ujar Aulia, Minggu (4/10/2026).

Selain menjaga stabilitas harga, Pemkab Kukar juga berupaya mempertahankan daya beli masyarakat. Hal ini dinilai penting karena perubahan harga kebutuhan dasar dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kami juga menjaga daya beli masyarakat agar pemenuhan kebutuhan pokok tetap dapat terpenuhi dengan baik,” lanjutnya.

Aulia mengatakan upaya menjaga daya beli juga berkaitan dengan keberlangsungan pendapatan masyarakat. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan sehingga masyarakat tetap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidup.

Langkah tersebut juga dinilai berkaitan dengan agenda pengentasan kemiskinan di Kukar. Menurut Aulia, stabilitas ekonomi masyarakat perlu dijaga agar penyesuaian subsidi tidak memberikan tekanan lebih besar kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan ekonomi.

Di sisi lain, Aulia menilai penyesuaian alokasi anggaran di tingkat pemerintah pusat perlu diikuti dengan pemanfaatan anggaran pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

Ia berharap anggaran yang mengalami penyesuaian dapat diarahkan ke sektor produktif. Dengan demikian, anggaran tidak hanya menjadi belanja pemerintah, tetapi juga dapat menjadi stimulus bagi aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kami berharap anggaran yang dialihkan dapat disalurkan ke sektor-sektor produktif sehingga bisa menjadi daya dorong dan dukungan tersendiri bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat,” kata Aulia.

Menurutnya, penguatan sektor produktif dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan terhadap sektor yang memiliki aktivitas ekonomi langsung di masyarakat diharapkan turut berdampak terhadap pendapatan masyarakat.

Pemkab Kukar, lanjut Aulia, akan terus memantau perkembangan kondisi ekonomi daerah sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap berbagai perubahan kebijakan. Stabilitas harga, daya beli, dan pendapatan masyarakat menjadi sejumlah aspek yang tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.

Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga aktivitas perekonomian Kukar tetap berjalan di tengah penyesuaian kebijakan subsidi. Pemanfaatan anggaran pada sektor produktif juga diharapkan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tim Redaksi (Adv 27/Hendrik)