Tenggarong, sapakaltim.com– Penyelesaian akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dengan Kutai Timur (Kutim) mulai menemukan titik terang. Kedua pemerintah daerah telah membangun kesepahaman untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan, khususnya wilayah Desa Senambah.
Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dengan Pemkab Kutim beberapa hari lalu. Pembahasan difokuskan pada keberlanjutan pembangunan jalan agar akses antarkabupaten dapat terhubung dan memberikan kemudahan mobilitas masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan pertemuan tersebut menjadi langkah penting untuk menyelaraskan pembangunan infrastruktur di kedua wilayah. Ia hadir mewakili Bupati Kukar sekaligus menyampaikan progres pembangunan jalan yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Menurutnya, Kukar telah membuka akses jalan sepanjang kurang lebih 129 kilometer menuju kawasan perbatasan. Namun, keberlanjutan jalur tersebut membutuhkan dukungan pembangunan dari pemerintah Kutim agar konektivitas tidak berhenti di batas administrasi daerah.
“Kami sudah berupaya membuka akses jalan dari wilayah Kukar hingga mendekati perbatasan. Harapannya, pemerintah Kutim juga dapat melanjutkan pembangunan dari sisi wilayah mereka, sehingga kedua jalur tersebut nantinya benar-benar terhubung dan bisa dimanfaatkan masyarakat,” ungkap Sunggono.
Ia menyambut positif respons Pemkab Kutim terhadap rencana tersebut. Bahkan, Wakil Bupati Kutim telah mengarahkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mulai menyiapkan kebutuhan teknis pembangunan, termasuk penyusunan Detail Engineering Design (DED).
Langkah awal tersebut diharapkan dapat mempercepat proses persiapan pembangunan pada ruas yang menjadi kewenangan Kutim, dengan target mulai ditindaklanjuti pada 2027.
Sementara itu, pembangunan akses di sisi Kukar telah mencapai sekitar 129 kilometer dengan bentuk pekerjaan yang berbeda. Sebagian ruas telah melalui pembukaan badan jalan, sedangkan sejumlah titik lainnya masih membutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur.
Dari keseluruhan jalur tersebut, sekitar 50 kilometer di antaranya sudah terbuka dan memerlukan penanganan lanjutan agar kondisinya semakin layak dilalui kendaraan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Pemkab Kukar juga menerapkan pola kolaborasi dengan melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di sekitar kawasan pembangunan. Skema ini dilakukan agar percepatan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada pembiayaan APBD.
Sunggono menjelaskan, pemerintah daerah mengambil peran dalam menyiapkan perencanaan serta mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Dinas Pekerjaan Umum (PU) terlebih dahulu menyusun kajian kelayakan atau feasibility study (FS) dan DED sebagai acuan teknis pembangunan.
Selain itu, koordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) juga dilakukan mengingat sebagian jalur yang direncanakan melintasi kawasan hutan yang memiliki ketentuan pengelolaan tersendiri.
Setelah seluruh perencanaan disiapkan, pengerjaan fisik kemudian melibatkan sekitar lima perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di kawasan tersebut. Sementara Dinas PU tetap menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan perencanaan teknis.
Menurut Sunggono, keterlibatan sektor swasta menjadi salah satu alternatif untuk mempercepat penyediaan infrastruktur, terutama pada kawasan yang membutuhkan dukungan pembiayaan dan sumber daya di luar pemerintah.
Ia berharap kesepahaman yang telah dibangun bersama Pemkab Kutim tidak berhenti pada pembahasan, tetapi segera diterjemahkan menjadi langkah teknis dan pelaksanaan pembangunan.
Dengan tersambungnya akses kedua kabupaten, mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan diharapkan semakin lancar sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi dan aktivitas antarwilayah.
Tim Redaksi (adv 150/Hendrik)










LEAVE A REPLY