Home DISKOMINFO KUKAR Inspektorat Kukar Ingatkan Aparatur dan Masyarakat, Cegah Praktik Korupsi dalam Pelayanan

Inspektorat Kukar Ingatkan Aparatur dan Masyarakat, Cegah Praktik Korupsi dalam Pelayanan

10
0
Bagikan Berita Ini :
Inspektorat Kukar Ingatkan Aparatur dan Masyarakat, Cegah Praktik Korupsi dalam Pelayanan

Tenggarong, sapakaltim.com– Pencegahan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparatur, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat sebagai pengguna layanan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mulai memperkuat budaya integritas dengan menyasar perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan, sosialisasi antikorupsi, hingga pembenahan tata kelola pelayanan publik. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai prosedur tanpa adanya praktik pemberian maupun penerimaan imbalan di luar ketentuan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, mengatakan sejumlah instrumen pencegahan korupsi telah diterapkan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Di antaranya melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurutnya, penguatan program tersebut menjadi perhatian khusus bagi instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Dinas Kesehatan.

“Pembenahan integritas terus kami dorong melalui berbagai program pencegahan. Sasaran utamanya bukan hanya aparatur di lingkungan pemerintah, tetapi juga masyarakat agar memahami pentingnya pelayanan yang bersih dan berjalan sesuai aturan,” kata Taufik, Selasa (10/11/2026).

Ia menilai, keberhasilan mencegah korupsi tidak cukup hanya dengan membangun sistem pengawasan internal. Perilaku masyarakat ketika berhadapan dengan petugas pelayanan juga menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan birokrasi yang bebas dari penyimpangan.

Karena itu, Inspektorat Kukar mengingatkan aparatur agar tidak menyalahgunakan kewenangan dengan meminta atau menerima pemberian yang tidak memiliki dasar ketentuan.

Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan tidak memberikan sesuatu kepada petugas dengan maksud mendapatkan perlakuan khusus ataupun mempercepat proses administrasi.

“Pelayanan harus diberikan berdasarkan prosedur yang berlaku, bukan karena adanya pemberian tertentu. Begitu pula masyarakat, tidak perlu menawarkan imbalan untuk mendapatkan kemudahan. Semua harus berjalan secara profesional dan sesuai aturan,” tegasnya.

Taufik menambahkan, upaya membangun pemerintahan yang berintegritas harus dilakukan secara bersama-sama. Aparatur dituntut menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas, sementara masyarakat perlu ikut mendukung dengan mematuhi mekanisme pelayanan yang telah ditetapkan.

Melalui penerapan MCP KPK dan penguatan Zona Integritas, Pemkab Kukar berharap setiap OPD semakin konsisten memperbaiki sistem kerja, meningkatkan akuntabilitas, serta memberikan pelayanan publik yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.

Tim Redaksi (adv 154/Hendrik)