Home DISKOMINFO KUKAR Kesbangpol Kukar Pantau Penggunaan Dana Bantuan Tujuh Parpol, Laporan Ditarget Rampung Januari

Kesbangpol Kukar Pantau Penggunaan Dana Bantuan Tujuh Parpol, Laporan Ditarget Rampung Januari

11
0
Bagikan Berita Ini :
Kesbangpol Kukar Pantau Penggunaan Dana Bantuan Tujuh Parpol, Laporan Ditarget Rampung Januari

Tenggarong, sapakaltim.com– Kelengkapan laporan penggunaan dana bantuan partai politik menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), pemerintah daerah akan melakukan pendampingan terhadap tujuh partai politik penerima bantuan keuangan guna memastikan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan.

Monitoring tersebut akan dilaksanakan di Tenggarong dengan melibatkan Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kesbangpol Kukar. Selain mengevaluasi administrasi penggunaan anggaran, kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi partai politik untuk menyampaikan kendala dalam menyusun laporan pertanggungjawaban.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut lebih diarahkan pada pembinaan dan koordinasi, bukan pemeriksaan terhadap partai politik.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan setiap penerima bantuan memahami aturan pengelolaan dana sekaligus memiliki kesiapan administrasi sebelum memasuki tahapan pelaporan.

“Melalui monitoring ini, kami ingin mengetahui sejauh mana kesiapan masing-masing partai dalam menyusun pertanggungjawaban bantuan keuangan. Jika masih ada kendala, bisa langsung disampaikan sehingga dapat kita bantu mencarikan solusinya,” ujar Rinda.

Ia menyebut, penyusunan laporan pertanggungjawaban perlu mendapat perhatian sejak dini, terutama karena dokumen penggunaan anggaran nantinya menjadi bagian dari bahan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Karena itu, Kesbangpol tidak ingin persoalan administrasi baru diketahui ketika batas waktu penyampaian laporan sudah semakin dekat. Pendampingan dilakukan agar setiap partai memiliki waktu untuk melengkapi dokumen maupun memperbaiki kekurangan yang ditemukan.

Selain kelengkapan administrasi, pemahaman mengenai pembagian penggunaan dana bantuan juga menjadi materi yang akan dibahas. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, minimal 60 persen bantuan keuangan partai politik dialokasikan untuk kegiatan pendidikan politik, sedangkan sisanya dapat digunakan untuk kebutuhan operasional sekretariat.

“Kami akan membantu memberikan pemahaman mengenai aturan tersebut, termasuk pembagian penggunaan anggaran untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat. Jadi, apabila ada hal yang belum dipahami, dapat dikonsultasikan agar tidak menimbulkan persoalan saat penyusunan laporan,” jelasnya.

Rinda berharap melalui kegiatan tersebut, tujuh partai politik penerima bantuan dapat menyelesaikan kewajiban administrasinya secara tertib. Kesbangpol Kukar menargetkan seluruh laporan pertanggungjawaban beserta dokumen pendukungnya sudah lengkap paling lambat Januari.

Ia juga mengingatkan agar partai politik tidak menunda penyelesaian laporan hingga mendekati batas akhir. Kesiapan dokumen sejak awal dinilai akan membantu kelancaran proses pertanggungjawaban ketika dilakukan pemeriksaan.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa bantuan keuangan dari pemerintah daerah tidak hanya sebatas dukungan operasional bagi partai politik. Anggaran tersebut juga memiliki tujuan memperkuat kelembagaan partai serta mendorong pelaksanaan pendidikan politik di tengah masyarakat.

“Yang terpenting, bantuan dari pemerintah bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan dipertanggungjawabkan secara transparan. Kami berharap pengelolaan yang semakin baik juga dapat mendukung peningkatan kualitas demokrasi di Kukar,” pungkasnya.

Tim Redaksi (adv 149/Hendrik)