Tenggarong, sapakaltim.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengevaluasi penyaluran bantuan permakanan bagi masyarakat yang masuk kategori rentan. Sekitar 600 penerima manfaat saat ini tercatat dalam program yang menyasar lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan anak terlantar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan bantuan tersebut diberikan secara berkala setiap dua hingga tiga bulan. Masing-masing penerima memperoleh bantuan senilai Rp300 ribu.

Menurutnya, penyaluran bantuan tidak hanya berorientasi pada pemberian manfaat, tetapi juga disertai pemeriksaan data penerima secara rutin. Evaluasi dilakukan setiap tiga bulan untuk memastikan bantuan tetap diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.

Pemkab Kukar juga menjadwalkan penyaluran bantuan untuk triwulan IV setelah 10 November. Sebelum proses distribusi dilakukan, pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap kondisi dan kelayakan penerima.

Sunggono menjelaskan, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi salah satu alasan evaluasi harus dilakukan secara berkala. Sebab, dalam kurun waktu tertentu bisa terjadi perubahan status penerima, baik karena meninggal dunia maupun mengalami peningkatan kesejahteraan.

“Data penerima tidak bisa dibiarkan tetap tanpa pembaruan. Kami harus memastikan kondisi masyarakat yang mendapatkan bantuan masih sesuai dengan kriteria. Jika ada perubahan keadaan ekonomi, tentu perlu dilakukan penyesuaian,” ujar Sunggono, Jumat (13/11/2026).

Ia menerangkan, program bantuan permakanan diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4. Pengelompokan tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan kelayakan masyarakat untuk memperoleh bantuan.

Apabila hasil verifikasi menunjukkan penerima mengalami peningkatan kesejahteraan dan tidak lagi masuk kategori yang diprioritaskan, maka bantuan dapat dialihkan kepada warga lain yang dinilai lebih membutuhkan.

Langkah tersebut dilakukan agar anggaran bantuan sosial dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran. Pemerintah daerah juga ingin memastikan masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan tetap mendapatkan perhatian melalui program perlindungan sosial.

Sunggono menegaskan, pembaruan data menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas program. Dengan evaluasi secara berkala, pemerintah dapat menyesuaikan daftar penerima berdasarkan perkembangan kondisi masyarakat di lapangan.

“Prinsipnya, bantuan harus benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan. Karena itu, ketika ditemukan penerima yang kondisi ekonominya sudah membaik, alokasi bantuan bisa diberikan kepada masyarakat lain yang masih memenuhi kriteria,” pungkasnya.

Tim Redaksi (Adv 146/Hendrik)