Tenggarong, sapakaltim.com– Penyelesaian pekerjaan proyek pemerintah yang belum disertai pembayaran menjadi salah satu perhatian Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjelang akhir 2026. Kondisi tersebut perlu ditelaah untuk memastikan kewajiban keuangan pemerintah daerah tercatat dan diselesaikan sesuai ketentuan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, mengatakan pihaknya memiliki peran dalam memastikan setiap kegiatan perangkat daerah berjalan sesuai aturan, termasuk melalui pemeriksaan dan review terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Ia menjelaskan, proyek yang sudah selesai tetapi belum dibayarkan perlu mendapat perhatian karena berpotensi menjadi kewajiban atau utang pemerintah daerah. Sementara itu, pekerjaan yang telah rampung dan memenuhi seluruh persyaratan harus dipastikan melalui proses pemeriksaan sebelum dinyatakan sesuai ketentuan.

“Biasanya di akhir tahun, kalau ada proyek yang sudah selesai tetapi belum dibayar, itu perlu dilihat karena bisa masuk dalam kewajiban atau utang. Kalau proyek sudah selesai dan dinyatakan clear, tentu harus melalui review dari Inspektorat,” ungkapnya, Selasa (10/11/2026).

Selain pengawasan terhadap pekerjaan fisik dan administrasi keuangan, Inspektorat Kukar juga menjalankan pembinaan rutin terhadap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan.

Pembinaan tersebut dilaksanakan berdasarkan pembagian wilayah kerja masing-masing Inspektur Pembantu (Irban). Dengan sistem tersebut, setiap Irban bertanggung jawab mendampingi sejumlah OPD dan kecamatan sehingga pengawasan dapat berlangsung secara terarah dan berkesinambungan.

Akhmad Taufik menyebutkan, pembinaan tidak hanya dilakukan ketika ditemukan persoalan. Inspektorat telah memiliki pembagian tanggung jawab yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan setiap tahunnya.

“Di kami ada Irban yang masing-masing membawa wilayah kerja. Ada Irban I dan seterusnya, dengan cakupan beberapa OPD serta kecamatan. Jadi, semuanya sudah masuk dalam pembinaan dan kegiatan itu tetap dilakukan setiap tahun,” ujarnya.

Di luar agenda pembinaan rutin, Inspektorat juga memberikan ruang bagi OPD yang membutuhkan pendampingan maupun review terhadap program dan kegiatan tertentu. Permintaan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan serta kewenangan yang dimiliki.

Begitu pula dengan laporan masyarakat. Setiap pengaduan yang diterima tetap direspons dan difasilitasi untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan yang berlaku.

“Review rutin, termasuk permintaan dari teman-teman OPD, tetap kami respons. Begitu juga dengan aduan masyarakat, tetap kami tanggapi dan fasilitasi. Ini memang bagian dari kewajiban Inspektorat Kukar,” jelasnya.

Melalui pengawasan tersebut, Inspektorat berharap pelaksanaan program di setiap perangkat daerah semakin tertib, baik dari sisi administrasi, pelaksanaan kegiatan, maupun pertanggungjawaban anggaran.

Pengawasan berkelanjutan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga tata kelola pemerintahan agar tetap transparan dan akuntabel, sehingga penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Tim Redaksi (Adv 147/Hendrik)