Samarinda, Sapakaltim.com — Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Jahidin, mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Provinsi Kaltim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Namun, ia mengingatkan agar prestasi tersebut tidak menjadi alasan untuk berpuas diri.

“WTP ini patut dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Jangan hanya jadi simbol administratif,” tegas Jahidin, Senin (9/6)

Menurutnya, di balik opini WTP tersebut, BPK RI masih mencatat 63 temuan dan memberikan 27 rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Kaltim. Ia menilai, temuan tersebut menjadi catatan penting dalam upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

“Kesempurnaan itu milik Allah. Tapi kesalahan yang berulang tak bisa dibiarkan. Ini soal integritas anggaran,” ujarnya.

Jahidin mengibaratkan rekomendasi BPK sebagai “vitamin” administrasi yang harus dipenuhi agar sistem keuangan pemerintah berjalan sehat dan akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menindaklanjuti hasil audit tersebut.

“Pemerintah dan DPRD adalah mitra. Satu mata rantai yang harus saling menguatkan demi masyarakat Kaltim,” pungkasnya.

Tim Redaksi (Adv 85/Ris)