Samarinda, Sapakaltim.com — Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Guntur, mendorong agar pengelolaan lalu lintas air di bawah Jembatan Mahakam tidak hanya menjadi ranah teknis pemerintah semata, melainkan juga melibatkan Perusahaan Daerah (Perusda). Menurutnya, langkah ini berpotensi besar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Lalu lintas air di bawah Jembatan Mahakam memiliki nilai ekonomi yang cukup besar. Selama ini, belum tergarap secara maksimal. Perusda bisa menjadi pengelola agar ada kontribusi nyata ke PAD,” ujar Guntur saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Senin (9/6).

Guntur menilai, arus kapal yang melintas di kawasan tersebut cukup padat dan strategis. Selain digunakan untuk transportasi barang, kawasan ini juga memiliki potensi untuk pengembangan sektor jasa, seperti tambat kapal, jasa pandu, hingga retribusi pelayaran.

Ia menjelaskan bahwa pelibatan Perusda akan memberikan manfaat ganda yaitu memperluas sumber pendapatan daerah dan sekaligus menciptakan efisiensi dalam pengelolaan aset publik berbasis kawasan perairan.

“Jika Perusda diberi kewenangan mengelola ini, tentu harus diiringi dengan pengawasan dan regulasi yang jelas. Kita bisa mulai dari kerja sama dengan Dishub, KSOP, dan otoritas pelabuhan,” katanya.

Politisi asal PKB itu menyebut, keterlibatan pihak swasta memang penting, namun badan usaha milik daerah juga harus diberi peran utama sebagai bentuk kemandirian fiskal daerah.

“Selama ini kita terlalu tergantung pada dana transfer pusat. Padahal kita punya potensi PAD yang belum digarap serius. Lalu lintas air ini salah satunya,” lanjutnya.

Guntur juga meminta agar Pemerintah Provinsi Kaltim mulai melakukan pemetaan potensi kawasan perairan secara menyeluruh, termasuk membuat kajian khusus terhadap lalu lintas kapal di bawah Jembatan Mahakam.

Ia menambahkan, Komisi II DPRD Kaltim akan mendorong pembahasan lebih lanjut terkait hal ini dalam rapat kerja dengan mitra terkait, termasuk menyusun draf regulasi yang memungkinkan Perusda terlibat aktif.

Tim Redaksi (Adv 86/Ris)