Samarinda, sapakaltim.com- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa partainya tetap menjalankan peran sebagai kekuatan penyeimbang dalam pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan saat kunjungannya ke Kalimantan Timur, Senin (2/2/2026).

Hasto menyatakan, sikap PDIP seperti yang ditegaskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Kongres partai adalah mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, namun tetap memberi kritik konstruktif bila diperlukan.

“Kami akan mendukung segala kebijakan yang pro rakyat. Namun untuk kebijakan yang memerlukan perbaikan, PDIP tidak ragu menyampaikan masukan secara kritis,” ujar Hasto.

Salah satu fokus perhatian partai saat ini adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasto menyoroti sejumlah persoalan yang muncul selama pelaksanaan program, termasuk insiden keracunan makanan dan isu fiskal terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKAD).

“Program MBG menggunakan dana publik dari pajak rakyat, sehingga tidak boleh ada penyimpangan sekecil apa pun,” tegasnya.

Fraksi PDIP di DPR RI telah menyusun laporan yang memuat sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan kualitas program MBG. Rekomendasi itu mencakup pengawasan terhadap mitra pelaksana, pemenuhan standar gizi, serta perbaikan sistem distribusi.

Selain itu, Hasto menekankan perlunya peningkatan standar kebersihan dan keterlibatan ahli gizi, agar kasus keracunan makanan tidak kembali terjadi.

“Pengawasan harus menyeluruh, mulai dari kebersihan, distribusi, hingga peran ahli gizi. Semua ini agar makanan yang diterima masyarakat benar-benar bermanfaat dan mendukung pembangunan kualitas bangsa,” pungkasnya.

(Tim Redaksi)