Samarinda, Sapakaltim.com – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyoroti potensi kebocoran pajak dari sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit yang dinilai masih tinggi. Ia menduga ada perusahaan besar yang belum sepenuhnya patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

“Perlu ada cross check langsung ke lapangan. Ini menyangkut pendapatan daerah. Jangan sampai potensi besar justru bocor begitu saja,” kata Ekti, Rabu (4/6/2025).

Ia menekankan perlunya langkah tegas bagi perusahaan yang terindikasi lalai—mulai dari teguran administratif hingga proses hukum. Menurutnya, keadilan fiskal harus ditegakkan agar tidak hanya pelaku UMKM yang patuh, sementara korporasi besar justru menghindar.

“Kita tidak ingin terjadi ketimpangan. Jangan sampai yang kecil rajin bayar pajak, yang besar malah lolos,” tegas politisi Gerindra tersebut.

Ekti mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk lebih proaktif. Ia meminta agar verifikasi data dilakukan di lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan dari perusahaan.

“Kalau hanya menunggu, bisa jadi datanya tidak sesuai fakta,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan pelibatan Inspektorat dan APIP untuk memperkuat audit dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan penyumbang pajak terbesar.

DPRD Kaltim, kata Ekti, akan menjadwalkan rapat khusus bersama Komisi II dan Bapenda untuk membahas langkah evaluatif.

“Pendapatan daerah adalah tulang punggung pembangunan. Semua kebocoran harus ditutup segera,” pungkasnya.

Tim Redaksi (Adv 141/Ris)