Samarinda, Sapakaltim.com – Persoalan stunting di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi perhatian serius menjelang target nasional penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2025. Meski tren menunjukkan penurunan, DPRD Kaltim menilai angka tersebut masih jauh dari ideal dan membutuhkan kerja keras lintas sektor.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menegaskan bahwa penanggulangan stunting tidak bisa hanya mengandalkan intervensi gizi semata. Menurutnya, pendekatan yang lebih holistik diperlukan, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat serta penguatan layanan dasar seperti posyandu.

“Kami terus mendorong agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya pemeriksaan rutin di posyandu. Ini bukan sekadar pemberian makanan tambahan, tapi juga pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala,” ujarnya di Samarinda.

Damayanti menekankan pentingnya peran aktif orang tua dalam membawa anak ke posyandu secara rutin untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan sejak dini. DPRD Kaltim, lanjutnya, juga terus memperkuat dukungan terhadap program kesehatan melalui penguatan kebijakan anggaran untuk ibu dan anak.

“Stunting bukan hanya soal gizi, tapi juga pola hidup, layanan kesehatan, dan edukasi. Sinergi semua pihak menjadi kunci,” katanya.

Ia optimistis target nasional 14 persen dapat tercapai jika ada kerja sama erat antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat. 

“Kami ingin memastikan setiap anak di Kaltim mendapatkan haknya untuk tumbuh sehat dan kuat,” tutupnya.

Tim Redaksi (Adv 240/Ris)