Tenggarong, sapakaltim.com– Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi balita dan lanjut usia (lansia) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih dalam tahap persiapan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar kini mengkaji standar biaya makanan serta mematangkan data penerima sebelum program tersebut direalisasikan.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan menu makanan bagi balita dan lansia telah disusun oleh Dinas Kesehatan. Namun, pemerintah daerah masih perlu menghitung biaya penyediaan setiap menu untuk menetapkan standar pembiayaan yang jelas.

“Menu untuk balita sudah ada, menu untuk lansia sudah ada. Nah, kami lagi mengkoordinasikan, dikaji berapa besaran harga untuk membuat makanan menu yang dibuat oleh Dinas Kesehatan,” kata Arianto di Tenggarong, Rabu (14/10/2026).

Menurutnya, penetapan standar biaya diperlukan agar penyediaan makanan memiliki acuan yang seragam, baik dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, DPMD Kukar juga mematangkan mekanisme penyaluran makanan kepada kelompok sasaran.

Program untuk balita direncanakan terintegrasi dengan kegiatan posyandu. Sementara itu, mekanisme pelayanan bagi lansia masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan penerima.

Dalam menentukan sasaran program, DPMD Kukar turut berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi salah satu acuan untuk mengidentifikasi warga yang berhak menerima bantuan.

Sinkronisasi data juga diperlukan untuk mengantisipasi tumpang tindih penerima dengan program MBG dari pemerintah pusat. Pasalnya, program pemerintah pusat yang awalnya menyasar peserta didik kini juga menjangkau kelompok balita melalui layanan posyandu.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan program yang disiapkan dapat menjangkau warga sesuai kriteria tanpa menduplikasi bantuan yang telah diterima melalui program lain.

Arianto berharap kajian biaya, koordinasi lintas perangkat daerah, serta berbagai persiapan lainnya dapat diselesaikan pada akhir Oktober 2026. Meski demikian, pelaksanaan program masih bergantung pada penyelesaian tahapan perencanaan, terutama penetapan standar biaya dan sasaran penerima.

Jika seluruh persiapan rampung sesuai rencana, program tersebut diharapkan dapat segera dilaksanakan. Namun, apabila belum memungkinkan direalisasikan tahun ini, pelaksanaannya dipertimbangkan pada tahun depan.

“Mudah-mudahan akhir bulan ini selesai semua dan kita bisa laksanakan juga, kalau tidak bisa tahun ini, tahun depan kita laksanakan, tapi perencanaan sudah dilaksanakan,” harap Arianto.

Tim Redaksi (Adv 56/Hendrik)