Samarinda, Sapakaltim.com – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyoroti persoalan klasik dalam program bantuan sosial (bansos), yakni ketidaktepatan sasaran penerima. Menurutnya, masalah ini harus segera dibenahi agar program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Hal tersebut ia sampaikan dalam program Dialog Publika TVRI Kaltim, Kamis (8/5/2025), saat membahas efektivitas bantuan sosial dalam menekan angka kemiskinan di daerah.

“Masih banyak laporan di lapangan tentang bantuan yang justru diterima oleh warga yang tidak berhak. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Ananda.

Ia menegaskan pentingnya pemutakhiran data secara berkala, serta keterlibatan pemerintah desa dan RT dalam proses verifikasi calon penerima bantuan.

“Kalau data dasarnya bermasalah, hasilnya pasti tidak akurat. Ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat,” tambahnya.

Ananda juga mengusulkan agar sistem pengaduan masyarakat ditingkatkan agar warga bisa melaporkan langsung jika terjadi kesalahan penyaluran. Menurutnya, transparansi dan partisipasi publik adalah kunci agar program bansos berjalan adil dan akuntabel.

Diskusi ini juga menghadirkan perwakilan Dinas Sosial dan akademisi dari Universitas Mulawarman yang sepakat bahwa ketepatan data dan pengawasan menjadi fondasi penting dalam kebijakan bantuan sosial.

Dengan perbaikan sistem penyaluran, DPRD berharap program bansos di Kaltim tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi benar-benar berdampak dalam mengurangi kesenjangan sosial secara nyata.

Tim Redaksi (Adv 21/Ris)