Samarinda, sapakaltim.com- Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud angkat bicara terkait rumor pergantian jajaran direksi di Bank Kaltimtara, termasuk posisi Direktur Utama. Ia menegaskan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prosedur dan dilakukan secara profesional, tanpa adanya campur tangan dari pemerintah daerah.

Menurut Rudy, mekanisme seleksi sepenuhnya dikelola oleh panitia seleksi (pansel) yang independen dan bekerja secara terbuka untuk umum.

“Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar, asalkan memenuhi kriteria profesional, akuntabel, dan kompeten,” ujarnya pada Senin (30/3/2026).

Ia menekankan bahwa Bank Kaltimtara merupakan lembaga besar yang mengelola dana publik, sehingga dibutuhkan pimpinan dengan kualitas dan integritas tinggi. Setelah proses seleksi selesai, hasilnya akan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tahap penilaian lanjutan, sementara penentuan kelayakan kandidat sepenuhnya berada di tangan pansel dan OJK.

“Bukan kepala daerah yang menentukan. Kami hanya memilih berdasarkan nilai dan kompetensi setelah proses itu selesai,” tegas Rudy.

Lebih lanjut, ia menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah, termasuk dugaan kasus korupsi di Kalimantan Utara yang menyebabkan kerugian hingga ratusan miliar rupiah.

“Dana masyarakat hilang dalam jumlah besar, tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja,” katanya.

Rudy juga menekankan penurunan kinerja Bank Kaltimtara yang berdampak langsung pada pendapatan daerah. Dari target dividen Rp338 miliar dalam APBD, realisasinya hanya sekitar Rp191 miliar, turun sekitar 32 persen.

“Ini jelas mempengaruhi kondisi keuangan daerah dan perlu disikapi dengan serius,” jelasnya.

Selain itu, ia menyinggung minimnya keterwakilan putra daerah dalam jajaran direksi. Meski seleksi dibuka secara luas, hanya sedikit kandidat lokal yang lolos. “Ini menjadi evaluasi bersama agar putra daerah lebih siap bersaing,” ujarnya.

Rudy menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilakukan transparan dan sesuai aturan.

“Ini menyangkut pengelolaan uang negara, jadi harus dilakukan secara profesional dan bebas intervensi,” pungkasnya.

(Tim Redaksi)