Samarinda, Sapakaltim.com— DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Komisi II tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aset milik pemerintah provinsi. Langkah ini diambil untuk memastikan aset daerah yang dikelola oleh 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejumlah biro teknis benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mengungkapkan bahwa proses inventarisasi dan pemetaan ulang tengah dilakukan guna mengetahui secara detail aset yang dimiliki, tingkat pemanfaatannya, serta potensi pengembangan ke depan.

“Kami ingin aset yang ada tidak sekadar menjadi beban anggaran, tapi mampu dialihkan menjadi peluang ekonomi dan pelayanan publik,” tegas Sapto.

Ia menyebut, banyak aset provinsi bernilai tinggi—termasuk lahan dan bangunan—belum dimanfaatkan secara maksimal, bahkan nilainya ditaksir mencapai triliunan rupiah. Optimalisasi aset ini diyakini dapat membuka sumber pendapatan baru serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Komisi II DPRD Kaltim juga akan melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta biro teknis terkait guna memastikan pendataan berjalan akurat dan komprehensif.

“Dengan data yang utuh, kita bisa ambil kebijakan yang lebih strategis dan tepat sasaran,” jelas Sapto.

Upaya ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Kaltim dalam meningkatkan tata kelola aset daerah demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim.

Tim Redaksi (Adv 245/Ris)