Tenggarong, sapakaltim.com— Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mematangkan proses pemulihan atau recovery bagi 75 kepala keluarga (KK) yang terdampak kebakaran di Jalan A.M. Alimuddin, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, saat melakukan monitoring posko bantuan kebakaran dan dapur umum sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga terdampak, Kamis (8/10/2026).

Aulia mengapresiasi respons masyarakat, relawan, dan berbagai unsur yang sejak awal kejadian turut membantu penanganan kebakaran hingga proses pemulihan warga.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan korban menjadi salah satu perhatian utama dalam tahapan recovery. Pemerintah daerah berupaya memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan warga di lapangan.

Sejumlah korban sebelumnya menyampaikan kebutuhan pokok untuk kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. Salah satunya perlengkapan memasak.

“Beberapa korban menyampaikan terkait dengan proses recovery yang harus dilakukan dan menyampaikan beberapa kebutuhan yang menjadi kebutuhan pokok warga masyarakat hari ini dan kita berupaya bantuan-bantuan yang diberikan ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat kita,” ujarnya.

Kebutuhan perlengkapan memasak tersebut kemudian dikoordinasikan Pemkab Kukar bersama Baznas melalui pemerintah kecamatan. Bantuan selanjutnya disalurkan kepada warga terdampak.

“Alhamdulillah hari ini Baznas menurunkan bantuan untuk perlengkapan untuk masak. Kalau seandainya bahan masakannya banyak dan perlengkapan masaknya tidak ada, ya bahan makanan tidak bisa terolah,” katanya.

Selain bantuan kebutuhan rumah tangga, Aulia juga mengapresiasi keberadaan dapur umum yang dibangun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama personel Pemadam Kebakaran (Damkar) dan para relawan.

Dapur umum tersebut menyediakan makanan bagi korban, relawan, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses penanganan dan pemulihan pascakebakaran.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan. Hari ini tadi kita lihat di belakang, ibu-ibu para relawan yang selama ini aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan membantu dapur umum yang dibangun oleh BPBD dan teman-teman Damkar itu menyiapkan makanan atau permakanan untuk para relawan, korban, dan seluruh yang terlibat di proses recovery pascakebakaran,” ucapnya.

Aulia menegaskan, proses pemulihan tidak hanya dilakukan dari sisi fisik. Kondisi psikologis warga terdampak juga menjadi perhatian pemerintah.

Dari 75 KK yang terdampak, pemerintah diminta memastikan seluruh warga mendapatkan pendampingan dan pemantauan agar dampak psikologis pascakebakaran dapat ditangani dengan baik.

“Ya, tadi kami juga menyampaikan kepada Lurah untuk selain kita merecovery dari perspektif fisik, kita juga harus melihat perspektif psikis warga masyarakat kita. Dari 75 kepala keluarga yang terdampak, harus kita pastikan bahwa semuanya bisa terkelola dengan baik,” jelasnya.

Menurut Aulia, proses tersebut tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Peran komunitas dan masyarakat sekitar juga diperlukan untuk saling memantau kondisi warga setelah kejadian.

Ia mengkhawatirkan kebakaran tersebut meninggalkan trauma, stres, maupun persoalan psikologis lainnya bagi warga yang kehilangan tempat tinggal maupun harta benda.

“Ini tentunya merupakan pekerjaan besar, tidak hanya bisa dikerjakan oleh pemerintah semata. Kita akan tetapi melalui komunitas-komunitas kita untuk saling memonitor satu dengan yang lain,” tuturnya.

“Kita khawatir pascakebakaran ini meninggalkan luka yang cukup dalam sehingga menimbulkan stres dan lain sebagainya bagi warga masyarakat kita, maka kita pun harus hadir untuk membantu warga masyarakat kita menyelesaikan permasalahan yang bersifat psikis,” sambung Aulia.

Lebih lanjut, Aulia membagi proses recovery korban ke dalam beberapa tahapan. Untuk jangka pendek, pemerintah memastikan aktivitas sehari-hari warga tetap dapat berjalan.

Bagi anak-anak yang bersekolah, pemerintah akan memastikan kebutuhan dan perlengkapan sekolah terpenuhi. Sementara bagi warga yang bekerja, kebutuhan yang berkaitan dengan pekerjaan juga menjadi perhatian.

“Jangka pendek adalah kita memastikan bahwa proses aktivitas sehari-hari warga masyarakat kita itu tidak terjauh. Bagi yang bersekolah, itu perlengkapan sekolahnya terpenuhi,” katanya.

“Bagi yang bekerja, itu perlengkapan kebutuhan pekerjaannya. Permakanannya terpenuhi, sehingga kegiatan sehari-harinya itu tidak tergantung,” lanjutnya.

Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah akan melakukan pemulihan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Termasuk melakukan penataan kawasan untuk meningkatkan kesiapsiagaan apabila kejadian serupa kembali terjadi.

Salah satu evaluasi yang menjadi perhatian adalah akses kendaraan pemadam kebakaran menuju lokasi kejadian.

Aulia mengatakan keterbatasan akses jalan membuat mobil pemadam kesulitan masuk ke area kebakaran. Kondisi tersebut turut memengaruhi proses pemadaman.

“Jangka menengah dan jangka panjang kita berusaha untuk merecovery sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Termasuk kita berusaha untuk menata daerah ini sehingga ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari terjadi, kita sudah bisa melakukan penanganan sebagaimana mesti,” ujarnya.

“Kalau kayak kemarin karena misalnya jalanan tidak ada, mobil pemadam kebakaran agak susah untuk masuk ke dalam dan lain sebagainya sehingga proses penanganan itu tidak bisa berjalan dengan optimal,” sambung Aulia.

Ia menyebut berdasarkan laporan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan), proses pemadaman dalam kondisi normal umumnya dapat diselesaikan kurang dari 30 menit.

Namun, kondisi di lokasi kebakaran Jalan A.M. Alimuddin membuat proses pemadaman berlangsung jauh lebih lama.

“Tadi juga kami disampaikan oleh Kepala Damkar, mereka biasanya pada umumnya bisa memadamkan api kurang dari 30 menit. Nah kemarin itu sampai 2 jam itu pemadaman baru bisa dilakukan atau diselesaikan,” pungkasnya.

Tim Redaksi (Adv 40/ Hendrik)