TENGGARONG – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi salah satu daerah yang telah merampungkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat. Pemerintah daerah memastikan kesiapan lahan hingga kelengkapan administrasi untuk mendukung realisasi program pendidikan yang didanai pemerintah pusat tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengungkapkan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat telah disiapkan di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, dengan luas lahan mencapai sekitar tujuh hektare.

Menurutnya, seluruh kebutuhan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten telah dipenuhi. Tahapan selanjutnya tinggal menunggu proses pembangunan yang pembiayaannya ditanggung pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Sunggono menyebutkan, terdapat perkembangan terbaru dalam perencanaan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Kapasitas Sekolah Rakyat yang sebelumnya dirancang untuk menampung 1.500 orang kini mengalami peningkatan menjadi 2.500 orang.

Perubahan juga terjadi pada desain bangunan. Jika sebelumnya direncanakan terdiri dari dua lantai, konsep terbaru mengarah pada pembangunan gedung empat lantai.

“Persiapan dari pemerintah daerah sudah kami selesaikan, mulai dari penyediaan lahan hingga administrasi. Bahkan, berdasarkan informasi terakhir, kapasitas yang direncanakan bertambah menjadi 2.500 orang dengan bangunan empat lantai,” kata Sunggono, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, program Sekolah Rakyat nantinya akan menyediakan akses pendidikan mulai jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masuk kelompok desil 1 dan 2.

Sebelum pembangunan fasilitas di Muara Badak terealisasi, Pemkab Kukar sebenarnya telah mengupayakan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat yang berada di Palaran. Sebanyak 26 anak sebelumnya telah diusulkan untuk mengikuti program pendidikan tersebut.

Namun, keberangkatan para calon peserta didik masih tertunda akibat kendala ketersediaan air bersih di lokasi sekolah. Persoalan tersebut terutama terjadi ketika memasuki musim kemarau sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Sunggono menegaskan, pengaturan kapasitas peserta didik maupun teknis penyelenggaraan Sekolah Rakyat merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kemensos. Sementara itu, pemerintah daerah berperan memenuhi kebutuhan pendukung sesuai tanggung jawabnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Kukar termasuk daerah yang dinilai telah siap dari sisi persiapan pembangunan, selain Kota Samarinda di Kalimantan Timur. Dengan demikian, pemerintah daerah kini menunggu tindak lanjut pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan tersebut.

“Untuk pembangunan fisik beserta pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Posisi kami di daerah adalah memastikan seluruh persyaratan yang diperlukan sudah tersedia sehingga ketika program berjalan, pelaksanaannya dapat didukung dengan baik,” tutupnya.