TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mengkaji konsep hunian bagi masyarakat yang akan direlokasi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pembangunan rumah tapak tipe 36 dengan dukungan subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar, Muhammad Aidil, mengatakan konsep hunian tersebut masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah juga mempertimbangkan kebiasaan masyarakat yang selama ini lebih terbiasa tinggal di rumah tapak dibandingkan rumah susun.

Menurutnya, perubahan pola tempat tinggal menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan agar konsep relokasi dapat diterima masyarakat.

“Rumah susun mungkin belum terbiasa bagi warga. Teman-teman masih terbiasa dengan rumah tapak seperti yang saat ini mereka tempati,” ujarnya.

Aidil menjelaskan, berdasarkan skema subsidi perumahan yang tersedia, hunian yang disiapkan kemungkinan mengarah pada tipe 36. Adapun estimasi harga rumah berada di kisaran Rp180 juta, belum termasuk kemungkinan penyesuaian melalui dukungan subsidi lainnya.

Ia menyebutkan, harga tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kemampuan masyarakat untuk mengakses hunian baru, terutama berkaitan dengan besaran cicilan yang harus dibayarkan.

Karena itu, Disperkim melihat peluang keterlibatan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam memberikan subsidi tambahan, khususnya untuk komponen tanah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

“Tadi Pak Wamen menyampaikan, kalau pemerintah pusat atau pemerintah daerah bisa memberikan subsidi terkait tanah, mungkin harga tempat tinggalnya bisa diturunkan lagi. Karena harga rumah itu sudah termasuk tanah dan fasilitas PSU,” jelasnya.

Menurut Aidil, apabila komponen tanah dan PSU dapat ditanggung melalui subsidi pemerintah, harga rumah berpotensi menjadi lebih terjangkau. Dengan demikian, beban cicilan masyarakat juga bisa lebih ringan dan peluang warga untuk menempati hunian relokasi semakin besar.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa spesifikasi dan bentuk hunian masih dapat berkembang sesuai hasil pembahasan serta kondisi di lapangan. Pemerintah akan mempertimbangkan aspek keterjangkauan biaya sekaligus menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang akan menempatinya.