TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus membuka peluang dukungan pendanaan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sejumlah kementerian hingga lembaga pembiayaan telah menjadi tujuan komunikasi dan audiensi Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. Langkah tersebut dilakukan untuk memperjuangkan berbagai program strategis yang membutuhkan anggaran besar, terutama pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor ekonomi masyarakat.

Aulia mengungkapkan, beberapa kementerian yang telah dikunjungi di antaranya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kesehatan.

Dari komunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kukar berpeluang memperoleh bantuan berupa kapal serta penyempurnaan program Kampung Nelayan Merah Putih.

Menurutnya, Kukar menjadi daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) dengan jumlah titik Kampung Nelayan Merah Putih terbanyak, yakni sembilan lokasi. Program tersebut diharapkan dapat dikembangkan hingga dilengkapi fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

“Melalui penyempurnaan Kampung Nelayan Merah Putih, kita ingin fasilitasnya semakin lengkap, termasuk pembangunan SPBN. Dengan begitu, masyarakat nelayan bisa lebih mudah mendapatkan BBM bersubsidi di wilayah masing-masing,” ungkapnya.

Selain sektor perikanan, Pemkab Kukar juga mendorong pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas) yang direncanakan berada di depan RSUD Aji Muhammad Parikesit.

Upaya mencari dukungan anggaran turut dilakukan melalui audiensi dengan Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pemkab Kukar bahkan mendapat dukungan dari anggota DPR RI, Budi Satrio Jiwandono, untuk mendorong percepatan penyaluran dana kurang salur dari pemerintah pusat melalui sejumlah skema pembiayaan.

Aulia menyebut, dukungan pendanaan tersebut dibutuhkan untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah infrastruktur yang memerlukan biaya besar. Di antaranya pembangunan jalan Sebelimbingan, ruas Muara Wis menuju Kota Bangun, jalan ibu kota Kecamatan Kota Bangun Darat, Jembatan Sebulu, serta jalan Santan Ulu-Santan Ilir.

Tidak hanya infrastruktur jalan dan jembatan, pemerintah daerah juga mengupayakan pembiayaan penanganan kebakaran di kawasan padat penduduk. Berdasarkan perhitungan awal, kebutuhan anggarannya mencapai puluhan miliar rupiah.

Di sisi lain, Pemkab Kukar mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi perubahan kondisi iklim. Aulia menyebut berdasarkan informasi BMKG yang diterimanya, tahun depan wilayah Indonesia berpotensi mengalami fenomena La Niña yang dapat memengaruhi pola musim.

Untuk mengantisipasi dampaknya terhadap sektor pertanian, pemerintah daerah akan melakukan penanganan terhadap sejumlah void yang telah diidentifikasi agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengairan persawahan.

“Void-void yang sudah kita identifikasi untuk pengairan sawah akan kita lakukan penanganan, termasuk pembangunan saluran agar airnya bisa mengalir ke lahan pertanian masyarakat,” jelasnya.

Agenda komunikasi dengan pemerintah pusat juga masih berlanjut. Pekan depan, Pemkab Kukar dijadwalkan kembali ke Jakarta untuk melakukan audiensi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perhubungan.

Aulia menegaskan, pemerintah daerah akan terus mengupayakan berbagai peluang dukungan dari pemerintah pusat maupun lembaga terkait agar keterbatasan fiskal daerah tidak menghambat pembangunan.

“Kita berusaha membuka semua pintu dan peluang yang ada untuk mengoptimalkan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkasnya.