TENGGARONG – Penyaluran Beasiswa Kukar Idaman Terbaik telah berjalan dan seluruh bantuan yang dialokasikan untuk program tersebut disebut sudah dibayarkan kepada penerima. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) juga menekankan pentingnya tanggung jawab akademik bagi mahasiswa yang memperoleh bantuan pendidikan tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan program beasiswa tersebut memiliki beberapa skema, di antaranya beasiswa stimulan dan beasiswa tematik.

Beasiswa stimulan diberikan sebagai bantuan untuk meringankan sebagian kebutuhan pembiayaan pendidikan mahasiswa. Sementara beasiswa tematik diperuntukkan bagi bidang keahlian tertentu yang dibutuhkan pemerintah daerah, terutama ketika organisasi perangkat daerah (OPD) belum memiliki sumber daya manusia yang mencukupi.

“Kalau beasiswa stimulan itu artinya bantuan yang diberikan tidak menyeluruh untuk semua jenis tanggungan pembiayaan yang dibutuhkan mahasiswa. Sedangkan beasiswa tematik diperuntukkan bagi OPD yang tidak memiliki SDM untuk bidang yang dimaksud,” jelas Sunggono.

Ia mencontohkan kerja sama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) di Bekasi untuk mendukung kebutuhan sumber daya manusia di bidang transportasi, khususnya bagi Dinas Perhubungan.

Selain itu, terdapat pula kerja sama dengan perguruan tinggi keagamaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli di bidang keagamaan yang nantinya dapat mendukung sejumlah program pemerintah daerah, termasuk Gerakan Etam Mengaji.

Berbeda dengan beasiswa stimulan, skema tematik tertentu memberikan pembiayaan pendidikan secara penuh sesuai ketentuan kerja sama dengan perguruan tinggi.

Namun, penerima beasiswa penuh diwajibkan mempertahankan prestasi akademik dengan nilai indeks prestasi (IP) minimal yang telah ditetapkan.

Sunggono mencontohkan kerja sama dengan Telkom University yang mensyaratkan IP minimal 3,0. Apabila mahasiswa tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut, bantuan dapat dihentikan dan penerima diwajibkan mengembalikan pembiayaan sesuai perjanjian.

“Tahun ini ada satu orang yang terkena sanksi mengembalikan karena IP-nya tidak terpenuhi,” ungkapnya.

Meski demikian, pemerintah daerah tidak serta-merta memberikan sanksi tanpa terlebih dahulu melihat penyebab penurunan prestasi mahasiswa.

Sunggono menyebutkan, pihaknya melakukan komunikasi dengan perguruan tinggi dan mahasiswa untuk mengetahui kendala yang dihadapi. Jika terdapat persoalan pribadi yang memengaruhi proses pendidikan, pemerintah akan mempertimbangkan langkah pembinaan.

Bahkan, pemerintah dapat meminta pihak kampus memberikan pendampingan atau program perbaikan akademik sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

“Kita tidak memaksa mereka. Ketika memang ada masalah, kita komunikasikan dengan kampus dan anak-anaknya. Kalau memang perlu, kita minta kampus memberikan program untuk memperbaiki kondisi akademiknya,” tutupnya.