Home DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Ananda Moeis Minta Pemprov Prioritaskan Fasilitas Dasar Sekolah: Toilet Layak Adalah Hak Siswa

Ananda Moeis Minta Pemprov Prioritaskan Fasilitas Dasar Sekolah: Toilet Layak Adalah Hak Siswa

47
0
SHARE
Ananda Moeis Minta Pemprov Prioritaskan Fasilitas Dasar Sekolah: Toilet Layak Adalah Hak Siswa

Keterangan Gambar : Kondisi fasilitas dasar di sekolah-sekolah Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis

Samarinda, Sapakaltim.com — Kondisi fasilitas dasar di sekolah-sekolah Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengingatkan pemerintah daerah agar serius menangani persoalan toilet dan sarana kebersihan lainnya, yang kerap diabaikan dalam pengelolaan pendidikan.

Menurut Ananda, toilet yang bersih dan layak adalah hak mendasar bagi siswa dan tak bisa ditawar. Ia menekankan bahwa kebersihan bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan fisik dan mental peserta didik.

“Banyak yang menyepelekan toilet sekolah, padahal ini sangat penting, terutama bagi siswa perempuan. Fasilitas buruk bisa berdampak langsung pada kesehatan dan bahkan kehadiran mereka di sekolah,” ujarnya dalam pernyataan di Samarinda pada Selasa (27/5/2025).

Banyak orang tua siswa melaporkan minimnya perhatian pemerintah terhadap sanitasi sekolah, terutama di daerah pinggiran dan pelosok. Kondisi ini, menurut Ananda, berpotensi memperparah ketimpangan pendidikan antarwilayah jika tidak segera ditangani.

Selain toilet, ia menyoroti perlunya peningkatan fasilitas lain, seperti akses air bersih, ventilasi yang baik, serta pencahayaan alami di ruang kelas. Ia mendorong pemerintah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi sekolah sebagai dasar kebijakan pembangunan pendidikan.

“Lingkungan sekolah yang sehat dan tertata akan meningkatkan motivasi siswa. Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang berkualitas,” tegasnya.

Ananda juga menyerukan agar anggaran pendidikan dialokasikan secara proporsional untuk perbaikan fasilitas sekolah. Ia membuka peluang kerja sama lintas sektor, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), guna mempercepat pembenahan sarana pendidikan, terutama di wilayah dengan keterbatasan anggaran.

“Jika kita ingin pendidikan yang inklusif dan berkualitas, semua pihak harus peduli. Pemerintah, swasta, dan masyarakat bisa bergerak bersama untuk mewujudkannya,” pungkasnya.

Tim Redaksi (Adv 67/Ris)