Samarinda, Sapakaltim.com –  Keterlambatan pencairan insentif bagi guru honorer swasta di Kalimantan Timur menuai sorotan dari DPRD Kaltim. 

Sekretaris Komisi IV, Muhammad Darlis Pattalongi, menyebut bahwa insentif tersebut merupakan hak yang seharusnya diterima guru tepat waktu, Namun proses pencairan insentif sangat bergantung pada kesiapan dan keakuratan data yang disampaikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). 

"Sebenarnya penyaluran insentif itu tergantung daripada daerah. Bagaimana daerah melaporkan basic datanya ke kementerian," ujarnya, Selasa (27/5/2025).

Hal ini bisa memperlambat proses verifikasi dan validasi di tingkat kementerian, yang pada akhirnya berdampak pada keterlambatan pembayaran ke guru-guru honorer.

"Kelengkapan serta kesiapan data menjadi penting, agar penyaluran insentif ini bisa berjalan maksimal," tegasnya. 

Darlis juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data guru honorer melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam memperbaiki sistem pelaporan dan mempercepat penyampaian data ke pusat.

Ia juga membuka ruang dialog untuk menerima keluhan dari para guru honorer demi mencari solusi bersama, hingga kedepan tidak ada lagi keterlambatan seperti ini.

“Guru honorer adalah tulang punggung pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Kita harus jamin kesejahteraan mereka secara adil dan tepat waktu,” tutupnya.

Tim Redaksi (Adv 34/Ris)